Petugas kepolisian saat melakukan penutupan tempat wisata pantai Binuangeun.

LEBAK-
Terkait adanya Instruksi Gubernur Banten No. 556/901-Dispar/2021 tentang Penutupan Sementara Destinasi Wisata Dampak Libur Hari Raya Idhul Fitri Tahun 2021 di Provinsi Banten, yang dimulai pada tanggal 15 -30 Mei 2021, menjadi sebuah polemik besar. Pasalnya kebijakan yang diambil tersebut sangat beresiko besar, karena ada pihak yang dikorbankan.
Adapun alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengeluarkan instruksi tersebut, akibat adanya pembeludakan kerumunan dan tidak kondusifnya wisatawan di daerah wisata di Provinsi Banten, dimana hal ini memberikan peluang besar untuk cepatnya penyebaran virus Covid-19.
Mantan Ketua Umum HMI Komisariat Cilangkahan, Ahmad Hidayatullaoh mengatakan, bahwa tindakan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) ini sudah sangat tepat untuk mencegah penyebaran Covid-19 akibat ramainya wisatawan (kerumunan di zona wisata,red).
“Hal yang dilakukan Gubernur Banten ini memang sudah bagus, karena merupakan salah satu cara agar penyebaran Covid-19 akibat kerumunan yang membeludak sehingga kewalahan dalam menerapkan protokol Kesehatan,” kata Ahmad kepada Banten7 , Senin (17/5/2021).
Namun lanjut Ahmad, dirinya merasa kecewa terhadap pemerintah, karena kebijakan tersebut terlambat dilakukan dan seharusanya pemerintah mampu membaca peluang dan tantangan atas segala bentuk kebijakan yang di terapkannya.
“Jujur saya merasa kecewa sebenarnya, sebab hal yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat terlambat. Seharusnya sebagai pemimpin, gubernur harus mampu membaca peluang dan tantangan atas segala bentuk kebijakan yang ia keluarkan. Sehingga tidak mengakibatkan kegaduhan yang sangat besar dan pada akhirnya masyarakat kecil yang menjadi korban,” ujarnya.
Ahmad menambahkan, WH sebagai pemimpin seharusnya mampu memikirkan potensi kemaslahatan dan kemudaratannya, terlepas apapun alasannya. Meskipun instruksi pemerintah pusat, pemerintah daerah seharusnya mampu membaca sebab dan akibatnya, karena keselamatan masyarakat yang harus menjadi poin utama.
“Saat ini masyarakat sedang menangis akibat kebijakan pemerintah yang labil dan mengakibatkan kekecewaan dimasyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Ahmad, pihaknya meminta agar gubernur mampu memberikan solusi terbaik atas kebijakan yang telah dikeluarkannya, karena kebijakan yang diambil tersebut merupakan kebijakan yang sangat besar dan mengorbankan masyarakat.
“Dengan adanya kebijakan tersebut, tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pundi-pundi rupiahnya akibat ,” pungkasnya.(guh)